Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sejak tahun 2016 telah dibuka lagi masa "inpassing"/penyesuasian untuk pustakawan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Artinya Permenpan dan RB tersebut membuka peluang bagi PNS yang selama ini menduduki jabatan pelaksana, struktural, apabila memenuhi syarat dan ketentuan dapat beralih menduduki jabatan fungsional dengan inpassing/penyesuaian. Jabatan fungsional yang dimaksud meliputi pustakawan, peneliti, pranata komputer, arsiparis, penuluh pertanian, jaksa, dokter, widyaswara dan lain-lain yang jumlahnya di Indonesia sudah ada 129 Permenpan RB Tahun 2016 dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat PNS yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/inpassing pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016. Tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi PNS dan pemerintah, mengingat jabatan fungsional di lembaga dan/kementerian semakin menyusut karena pensiun dan formasi untuk jabatan fungsional yang diusulkan dan disetujui relatif sedikit. Padahal jabatan fungsional sebagai sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Tidak ada jabatan fungsional yang "instan", ada ilmunya secara spesifik. Jabatan fungsional juga bukan sebagai wahana berlabuh para "kutu loncat", setelah menjelang masuk batas usia pensiun BUP, meloncat ke fungsional agar pensiunnya dapat diperpanjang sampai 5 tahun dari 60 menjadi 65 tahun.Pustakawan sebagai salah satu jenis jabatan fungsional yang dapat inpassing sesuai dengan Permenpan RB tahun 2016 tersebut. Program ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan pada PNS yang mempunyai minat dan memilih jabatan fungsional dari pelaksana dan struktural. Tentunya yang mendudukan jabatan struktural harus merelakan posisinya ditempati orang lain, dengan segala konsekwensinya tidak mendapat tunjanga struktural tetapi tunjangan fungsional. Untuk naik jabatan/pangkat harus mengumpulkan angka kredit, dan mempunyai karya tulis yang dapat dinilaikan. Jadi mau tidak mau harus menulis, apalagi yang jabatan/pangkatnya sudah madya menuju utama, harus mempunyai konsep, penelitian yang bersifat nasional, dan menulis di artikel ilmiah hasil penelitian di jurnal terakreditasi nasional/internasional. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan di Indonesia menyambut baik, mengingat jumlah pustakawan di Indonesia masih sedikit, baru 3400 orang data Perpusnas RI, 2018, Hal ini masih sedikit bila dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265 juta orang. Sedang jumlah perpustakaan sebanyak terdiri dari perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, dan perpustakaan khusus, sehingga masih diperlukan Pustakawan sebanyak orang Rencana Strategis Perpusnas 2015-2019 yang tersebar di wilayah Indonesia. Momentum terbitnya Permenpan RB Tahun 2016 sangat tepat untuk memenuhi kekurangan jumlah Pustakawan di Indonesia. Oleh karena itu Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing. Ketentuan ini sebagai petunjuk pelaksanaan juklak sekaligus petunjuk teknik juknis untuk mengangkat PNS menjadi pustakawan melalui inpassing/penyesuaian. Makna penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dalam jangka waktu tertentu dari Desember 2016 - Desember 2018.Dalam inpassing ini meliputi jabatan fungsional keterampilan dan keahlian. Untuk jabatan keterampilan, mempunyai ijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III, mempunyai pengalaman 2 dua tahun di bidang fungsional yang akan diduduki, lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki, nilai prestasi kerja baik, dan usia maksimum 3 tiga tahun sebelum batas usia pensiun bagi pejabat pelaksana, serta 2 dua tahun sebelum batas usia pensiun BUP bagi administrator dan pengawas. Keahlian syarat minimum Diploma IV/S1, ujian kompetensi, usia maksimum untuk 1 satu sebelum BUP bagi yang akan menduduki jabatan ahli ini juga memberi kesempatan bagi PNS yang sudah dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 lima tahun tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi. Artinya bagi pustakawan yang sudah diberhentikan sementara, dan belum mendapat Surat Keputusan berhenti tetap bila sudah 6 tahun, status jabatan fungsional pustakawan dapat diaktifkan kembali. Ini kesempatan emas bagi pustakawan, bila masih mempunyai pilihan menduduki jabatan fungsional pustakawan. Inpassing untuk pustakawan ini pernah dilaksanakan pada tahun 1988 sampai 1990, waktu itu belum ada/belum banyak lulusan ilmu perpustakaan. Akibatnya menjadi pustakawan karena inpassing, namun penulis menjadi pustakawan bukan karena inpassing tetapi menggunakan ijasah S1 jurusan ilmu perpustakaan JIP dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Indonesia maaf bukan untuk sombong, terima kasih untuk dosen-dosen JIP-FIB UI.Yogyakarta, 18 September 2018 Pukul Lihat Worklife Selengkapnya

Program Inpassing Guru adalah sebuah program yang bertujuan untuk menyelaraskan posisi guru non-PNS dengan guru PNS, yang dibuktikan dengan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Guru berstatus bukan pegawai negeri sipil yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan pengangkatan dari Pemerintah atau pemerintah daerah atau Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah GBPNS berdasarkan pada Permendiknas Nomor 22/2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 47/2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS GBPNS dan Angka yang menerima Inpassing/penyetaraan menerima tunjangan bulanan yang sama dengan guru PNS. Gaji yang diterima dibedakan menurut golongan masing-masing guru dengan mengacu pada perhitungan angka kredit jabatan dan pangkat yang disandang guru selama aktif Guru inpassing diadakan setiap tahun, tetapi waktunya tidak tentu. Oleh karena itu, guru diharapkan proaktif mencari informasi terkait pelaksanaan program inpassing guru. Tujuannya agar para guru mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan jadwal, persyaratan, dan mekanisme Lengkap Pemberkasan Inpassing Guru Download kesetaraan jabatan, pangkat/golongan GBPNS UNDUH DISINIDownload Juknis Pyetaraan Guru Bukan PNS UNDUH DISINIDownload Surat Pengantar Dari Kepala Sekolah Untuk Inpassing UNDUH DISINIDownload Surat Keterangan PTK Untuk Inpassing UNDUH DISINIContoh surat pengajuan Permohonan Penerbitan SK Bupati UNDUH DISINI Anda dapat mengecek Kriteria dan Syarat Inpassing guru dengan klik disiniPanduan Pendaftaran Program Inpassing guru secara offline Siapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengikuti Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS dahulu inpassing dalam map berwarna merah untuk Jenjang SD, atau biru untuk jenjang SMP. Satu map untuk satu orang pengusulCetak LIP Lembar Identitas Pengusul pada informasi PTK ini dan tempel pada Cover Map di halaman depan. CEK LIP DISINI Tempatkan Map dalam amplop tertutup dan kirimkan ke alamat berikutMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikas Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013 Dengan mencantumkan kode pada pojok kanan atas Pendaftaran Program Inpassing guru secara onlineGuru harus menunjukkan bahwa guru yang mendaftar bukan guru PNS atau dikenal sebagai GBPNS dan memenuhi persyaratan berdasarkan Dароdіkdаѕ dan akan diberikan nomor urut. Nantinya informasi ini akan diumumkan di laman httр// bapak/ibu guru yang namanya sudah dіumumkаn di Tahap 1, guru bisa menyiapkan bеrkаѕ реrѕуаrаtаn prosedur pendaftaran online, kepala sekolah bertugas untuk memeriksa ketersediaan serta keabsahan atau membuatkan surat pengantar. Selain itu, tugas kepala sekolah adalah mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Mеntеrі Pendidikan dаn Kеbudауааn. Pengiriman dokumen ini dikirimkan untuk tujuan реnguѕulаn GBPNS yang mengajar pada sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri, kераlа sekolah dараt mеnуаmраіkаn kеlеngkараn dan keabsahan bеrkаѕ persyaratan аdmіnіѕtrаѕі kераdа Kераlа Perwakilan Rерublіk Indonesia уаng berada dі luar mengirimkan dokumen administrasi, Anda harus melampirkan lampiran berupa lembar identitas kеѕеtаrааn jаbаtаn dаn раngkаt GBPNS. Anda dapat mencetak lampiran melalui lеmbаr trаnѕkrір dаtа. Infо tеntаng GTK atau nоmоr induk bаgі tеnаgа kependidikan dараt diakses dengan IP adress atau аtаu dаn terakhir dalam pendaftaran inpassing online adalah verifikasi tеntаng kelengkapan dan kеаbѕаhаn bеrkаѕ persyaratan yang dіkіrіm oleh kераlа ѕеkоlаh yang akan dilakukan oleh Dіrеktоrаt Pеmbіnааn kualitas dan kompetensi guru dengan bergabung bersama e Guru Id dan nikmati pelatihan gratis bersertifikat 32 JP setiap bulan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Dapatkan Informasi Guru Terupdate dengan bergabung di Channel Telegram

guru inpassing dapat pensiun